 |
| Foto: Screen Capture Saat Webinar Berlangsung |
Kontributor: Nisa Batrisiyah Afifa | Editor: Suharianto
Surabaya, PMII SURABAYA - Dalam rangka memperingati hari parlemen, Bidang Kaderisasi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PC PMII Surabaya mengadakan webinar dengan tema: Perempuan dalam Perspektif Legislatif. Pada kesempatan ini, menghadirkan narasumber alumni PMII Surabaya yaitu Sahabati Erma Susanti, S.E., M.Si. selaku Anggota DPRD Jawa Timur Komisi B dan Sahabati Diana Amaliya Verawatiningsih, S.Pd. selaku Anggota DPRD Jawa Timur Komisi A.
Acara ini diikuti oleh Kader Kopri dari berbagai komisariat PMII di Jawa Timur yang dipandu oleh Sahabati Della selaku Koordinator Biro Kaderisasi dan Intelektual Kopri PC PMII Surabaya. Seminar dalam jaringan ini diawali oleh sambutan Ketua Umum PC PMII Surabaya Sahabat Moch. Fikri Ramadhan dan juga Ketua Kopri Sahabati Faizah Ch. Keduanya sangat mengapresiasi atas terlaksananya acara peringatan hari parlemen ini sebagai aktualisasi Visi-Misi Kopri PC PMII Surabaya Masa Khidmat 2021-2022.
Dalam pemaparannya, Erma menjelaskan terkait pentingnya perempuan berpolitik dan masuk parlemen untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan.
"Mengapa diperlukan kebijakan afirmatif terhadap perempuan? Kebijakan afirmatif diterapkan setelah menyadari adanya ketimpangan baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap keterlibatan perempuan di arena politik formal, kebijakan afirmasi sendiri tidak meminta jatah kursi gratis 30% di parlemen untuk perempuan". Ujarnya.
Erma menambahkan, bahwa sudah ada beberapa peraturan daerah yang berpihak terhadap perempuan seperti Perda Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bengkulu, di Jawa Timur, juga terdapat Perda Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Karenanya, dengan hadirnya perempuan dalam parlemen dapat menanggapi isu-isu yang terjadi pada perempuan seperti isu kesenjangan laki-laki dan perempuan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu early marriage atau pernikahan dini, dan isu lainnya yang nantinya dapat dirumuskan ke dalam sebuah kebijakan yang berpihak pada perempuan.
Berlanjut pada penjelasan berikutnya yakni dari Sahabati Diana, ia menekankan bahwasannya perempuan harus memiliki lima modal utama sebelum terjun ke dunia parlemen. Kelima modal itu diantaranya; berpendidikan, terlatih berproses di organisasi, kaya akan literatur, masuk dalam partai politik yang memiliki visi yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan modal yang terakhir yakni disiplin dalam menegakkan cita-cita.
Di tengah-tengah diskusi berlangsung, perempuan parlemen ini mengajak seluruh peserta diskusi untuk kembali merefleksikan sejarah yang terjadi pasca peristiwa Sumpah Pemuda, apa peristiwa setelah itu. Diana mengatakan peristiwa ini penting untuk diingat dan dijadikan inspirasi, karena dengan peristiwa ini adalah langkah awal perempuan menyampaikan aspirasi.
"Masih ingat momentum penting setelah peristiwa Kerapatan Pemuda II atau dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928? Di akhir tahun 1928, terjadi momentum penting saat perempuan keluar dari rumah, kemudian mengorganisasi diri, dan dengan organisasi itu mereka berkumpul dalam Kongres yang bernama Kongres Perempuan Indonesia. Kongres ini berlangsung di Yogyakarta pada 22 Desember. Kelak, peristiwa ini kemudian diperingati sebagai "Hari Ibu".
"Kongres ini menunjukkan bahwa soal perempuan mesti dibahas dan dipikirkan oleh perempuan lewat jalan politik, berkumpul dan menyuarakan aspirasi. Menyuarakannya bermacam-macam, bisa lewat organisasi sosial, bisa pula lewat jalan berpartai, atau bahkan lewat parlemen". Pungkas Diana.
Dengan adanya webinar ini, diharapkan mampu menumbuhkan semangat Kader Kopri untuk melek terhadap isu-isu terkait perempuan yang selama ini terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, Kader Kopri juga perlu melek dalam dunia politik dan termotivasi untuk masuk ke dunia parlemen, agar nantinya dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada perempuan.